1. Pendahuluan

Subyek hukum merupakan salah satu konsep dasar dalam studi hukum. Dalam hukum, subyek hukum didefinisikan sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban. Entitas ini bisa berupa individu, yang kita kenal sebagai orang hidup, atau bisa juga berupa entitas kolektif seperti perusahaan, yang dikenal sebagai badan hukum. Setiap subyek hukum, baik itu individu maupun badan hukum, beroperasi dalam kerangka hukum yang menentukan hak dan kewajiban mereka.

Memahami konsep subyek hukum adalah esensial karena menjadi dasar bagi kita untuk memahami bagaimana hak dan kewajiban diberikan dan ditegakkan dalam sistem hukum. Subyek hukum memainkan peran kunci dalam menentukan siapa atau apa yang dapat bertindak dalam kapasitas hukum. Misalnya, siapa yang dapat mengajukan gugatan, memiliki properti, atau menandatangani kontrak. Dalam konteks Indonesia, pemahaman tentang subyek hukum menjadi sangat penting. Negara kita memiliki sejarah hukum yang kaya, yang dipengaruhi oleh berbagai tradisi hukum, termasuk adat, Islam, dan hukum kolonial. Oleh karena itu, memahami bagaimana hukum berlaku untuk berbagai subyek hukum di Indonesia dapat membantu kita memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat kita, termasuk dalam konteks bisnis, keluarga, dan hak asasi manusia.

2. Sejarah Subyek Hukum

Sejarah konsep subyek hukum telah mengalami evolusi seiring berjalannya waktu. Dari zaman kuno hingga era modern, pemahaman tentang siapa atau apa yang dianggap sebagai subyek hukum telah mengalami perubahan. Di banyak masyarakat tradisional, hanya individu tertentu yang dianggap memiliki kapasitas hukum penuh. Namun, seiring dengan perkembangan pemikiran hukum dan filosofis, konsep ini mulai berkembang untuk mencakup berbagai entitas lain, termasuk perusahaan dan, dalam beberapa kasus, entitas non-manusia seperti hewan atau fitur alam.

Salah satu contoh paling menarik dari evolusi konsep subyek hukum adalah VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie). Didirikan pada tahun 1602, VOC adalah salah satu perusahaan pertama yang diakui sebagai badan hukum. Ini berarti bahwa VOC memiliki hak dan kewajiban hukum yang sama seperti individu. Sebagai badan hukum, VOC memiliki kapasitas untuk menandatangani kontrak, memiliki properti, dan bahkan mengajukan gugatan di pengadilan. Namun, lebih dari itu, VOC juga memainkan peran penting dalam sejarah kolonial Indonesia. Dengan kekuatan dan perlindungan yang diberikan oleh status hukumnya, VOC mampu mendirikan dan mengendalikan monopoli perdagangan di Indonesia, yang memiliki dampak mendalam terhadap sejarah, ekonomi, dan struktur hukum negara kita.

Pengaruh sejarah global, seperti perkembangan konsep subyek hukum di Eropa dan Amerika, juga telah mempengaruhi bagaimana konsep ini diterapkan di Indonesia. Namun, penting untuk dicatat bahwa Indonesia juga memiliki tradisi hukumnya sendiri, yang telah memberikan kontribusi unik terhadap pemahaman kita tentang subyek hukum.

3. Kategori Subyek Hukum

Dalam hukum, subyek hukum dapat dibagi menjadi dua kategori utama: Orang Hidup dan Badan Hukum.

Orang Hidup (Natural Person) adalah individu manusia yang diakui oleh hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban. Sejak kelahiran hingga kematian, setiap individu dianggap sebagai subyek hukum yang memiliki kapasitas untuk memperoleh hak dan kewajiban hukum. Misalnya, hak untuk memiliki properti, hak untuk bekerja, dan hak untuk menikah.

Badan Hukum (Juristic Person), di sisi lain, adalah entitas yang dibuat oleh hukum dan diakui memiliki hak dan kewajiban hukum seperti individu manusia. Contoh dari badan hukum termasuk perusahaan, yayasan, dan organisasi non-pemerintah. Meskipun badan hukum tidak memiliki keberadaan fisik seperti manusia, hukum mengakui mereka sebagai entitas yang dapat memiliki properti, menandatangani kontrak, dan bahkan mengajukan gugatan di pengadilan. Sebagai contoh, VOC yang telah kita bahas sebelumnya adalah salah satu badan hukum paling berpengaruh dalam sejarah.

4. Kapasitas Subyek Hukum

Kapasitas subyek hukum mengacu pada kemampuan entitas hukum, baik itu Orang Hidup atau Badan Hukum, untuk memiliki hak dan kewajiban serta untuk berpartisipasi dalam transaksi hukum. Kapasitas ini seringkali menjadi pusat perdebatan hukum, terutama ketika menyangkut batasan hak dan kewajiban tertentu.

Kapasitas untuk memiliki hak dan kewajiban: Setiap subyek hukum dianggap memiliki kapasitas dasar untuk memiliki hak dan kewajiban. Misalnya, setiap individu memiliki hak dasar seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas keadilan. Sementara itu, badan hukum seperti perusahaan memiliki hak untuk memiliki properti, menandatangani kontrak, dan beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kapasitas untuk melakukan tindakan hukum: Tidak semua subyek hukum memiliki kapasitas yang sama untuk melakukan tindakan hukum. Misalnya, anak-anak di bawah usia tertentu mungkin tidak diizinkan untuk menandatangani kontrak atau membuat keputusan hukum tanpa persetujuan orang tua atau wali mereka. Demikian pula, badan hukum tertentu mungkin memiliki batasan tertentu dalam melakukan tindakan hukum, tergantung pada struktur dan tujuan mereka.

Kapasitas untuk menjadi pihak dalam proses hukum: Kapasitas ini mengacu pada kemampuan subyek hukum untuk menjadi pihak dalam proses hukum, seperti mengajukan gugatan atau menjadi tergugat dalam suatu kasus. Sementara kebanyakan individu dan badan hukum memiliki kapasitas ini, ada beberapa pengecualian. Misalnya, dalam beberapa kasus, pemerintah atau entitas pemerintah mungkin memiliki kekebalan dari tuntutan hukum tertentu.

5. Hak dan Kewajiban Subyek Hukum

Setiap subyek hukum, baik itu Orang Hidup maupun Badan Hukum, memiliki hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum. Hak dan kewajiban ini membentuk dasar interaksi subyek hukum dengan entitas lain dalam masyarakat dan menentukan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam berbagai transaksi hukum.

Hak Subyek Hukum: Hak adalah kebebasan atau klaim yang diakui oleh hukum yang memungkinkan subyek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya, hak untuk hidup, hak untuk memiliki properti, dan hak untuk bekerja. Hak ini dapat bersifat absolut, di mana mereka tidak dapat diabaikan atau dibatasi, atau mereka dapat bersifat relatif, di mana mereka dapat dibatasi dalam keadaan tertentu.

Kewajiban Subyek Hukum: Di sisi lain, kewajiban adalah tuntutan hukum yang memerintahkan subyek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kewajiban ini mungkin timbul dari kontrak, undang-undang, atau norma sosial dan moral. Misalnya, kewajiban untuk membayar pajak, kewajiban untuk memberikan jaminan sosial kepada karyawan, atau kewajiban untuk tidak merusak properti orang lain.

Hubungan antara hak dan kewajiban: Dalam banyak kasus, hak satu subyek hukum dapat berkorelasi dengan kewajiban subyek hukum lain. Misalnya, hak seseorang untuk keamanan pribadi berkorelasi dengan kewajiban orang lain untuk tidak menyakiti mereka. Demikian pula, hak perusahaan untuk beroperasi di suatu wilayah mungkin berkorelasi dengan kewajiban mereka untuk mematuhi hukum dan peraturan setempat.

Bagaimana hak dan kewajiban diperoleh dan hilang: Hak dan kewajiban dapat diperoleh atau hilang melalui berbagai cara, termasuk melalui perjanjian kontrak, perubahan dalam undang-undang, atau keputusan pengadilan. Memahami bagaimana hak dan kewajiban ini diperoleh dan hilang adalah penting untuk memastikan bahwa mereka ditegakkan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Subyek Hukum dalam Hukum Indonesia

Subyek hukum adalah konsep fundamental dalam hukum yang menentukan siapa atau apa yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam konteks hukum Indonesia, pemahaman tentang subyek hukum sangat penting karena menentukan bagaimana hak dan kewajiban diberikan dan ditegakkan.

Pengertian Subyek Hukum:
Dalam buku "Pengantar Ilmu Hukum" (2021) oleh Munir, dkk, subyek hukum diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi penyandang, pemilik, atau pendukung hak serta kewajiban. Dalam hal ini, yang dimaksud sebagai pemilik, pendukung, atau penyandang hak dan kewajiban adalah orang. Dalam pengertian hukum, orang tidak selalu berarti manusia, tetapi juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang dalam hukum dapat disamakan dengan orang, yakni badan hukum. Dengan demikian, pengertian orang tidak hanya terbatas pada manusia. Sebab, badan hukum juga termasuk orang.

Manusia sebagai Subyek Hukum:
Manusia dianggap sebagai subyek hukum mulai dari kelahirannya hingga meninggal dunia. Bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subyek hukum jika ada kepentingan tertentu. Namun, ada beberapa golongan yang oleh hukum dianggap sebagai subyek hukum yang "tidak cakap" hukum, seperti anak-anak, orang yang belum dewasa, atau belum menikah, dan orang yang berada dalam pengampunan. Sumber

Badan Hukum sebagai Subyek Hukum:
Badan hukum adalah entitas yang terdiri dari kumpulan orang dan diberi status "persoon" oleh hukum. Ini memungkinkan badan hukum untuk memiliki hak dan kewajiban, seperti melakukan perjanjian. Perbedaan utama antara badan hukum dan manusia adalah bahwa badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan atau diberi hukuman penjara, tetapi dapat dibubarkan. Sumber

Pandangan Ahli Tentang Subyek Hukum:
Utrecht mengartikan subyek hukum sebagai suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak. Sudikno Mertokusumo menerangkan bahwa subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Selanjutnya, pendapat Subekti yang menyatakan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subjek dalam hukum, yaitu orang. Adapun Purbacaraka dan Soekanto menerangkan bahwa subyek hukum adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan sistem hukum. Sumber

7. Subyek Hukum dalam Konteks Khusus

Dalam beberapa situasi tertentu, konsep subyek hukum diperluas untuk mencakup entitas yang biasanya tidak dianggap sebagai subyek hukum dalam pengertian tradisional. Ini mencerminkan bagaimana pemahaman tentang hak dan kewajiban dapat berkembang seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi.

Sungai Whanganui sebagai entitas hukum: Di Selandia Baru, Sungai Whanganui diakui sebagai entitas hukum dengan hak dan kewajiban sendiri. Keputusan ini mencerminkan pandangan tradisional masyarakat Maori tentang sungai sebagai leluhur dan makhluk hidup. Dengan memberikan status hukum kepada sungai, hukum mencoba untuk melindungi hak-hak sungai dan masyarakat yang terkait dengannya.

Kongō Gumi sebagai contoh badan hukum yang berumur panjang: Kongō Gumi adalah perusahaan konstruksi Jepang yang didirikan pada tahun 578 M dan dianggap sebagai perusahaan tertua di dunia yang masih beroperasi. Sebagai badan hukum, Kongō Gumi telah bertahan selama lebih dari seribu tahun, melewati berbagai perubahan politik, ekonomi, dan sosial. Ini menunjukkan bagaimana badan hukum dapat memiliki keberlanjutan yang jauh melampaui kehidupan manusia individu.

Kedua contoh ini menunjukkan bagaimana konsep subyek hukum dapat diterapkan dalam konteks yang tidak biasa atau tak terduga. Mereka mengajarkan kita untuk berpikir secara kritis tentang apa yang kita anggap sebagai subyek hukum dan bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perubahan masyarakat.

8. Kasus-kasus Terkenal

Dalam sejarah hukum, ada beberapa kasus yang telah mempengaruhi bagaimana kita memahami dan menerapkan konsep subyek hukum. Menganalisis kasus-kasus ini dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana hukum berfungsi dalam praktek dan bagaimana konsep subyek hukum telah berkembang seiring waktu.

Kasus VOC dan Monopoli Perdagangan: Seperti yang telah dibahas sebelumnya, VOC memainkan peran penting dalam sejarah hukum Indonesia. Sebagai badan hukum, VOC diberikan hak monopoli perdagangan oleh pemerintah Belanda. Ini memungkinkan VOC untuk mengendalikan perdagangan di Indonesia dan mempengaruhi hukum dan pemerintahan di wilayah tersebut. Kasus VOC menunjukkan bagaimana badan hukum dapat mempengaruhi kebijakan dan struktur hukum suatu negara.

Pengakuan Sungai Whanganui sebagai Entitas Hukum: Kasus pengakuan Sungai Whanganui di Selandia Baru sebagai entitas hukum menantang pemahaman tradisional tentang subyek hukum. Keputusan ini mencerminkan pengakuan terhadap hak-hak tradisional masyarakat Maori dan pandangan mereka tentang alam. Ini menunjukkan bagaimana hukum dapat beradaptasi untuk mengakui hak dan kewajiban entitas non-manusia.

Kasus Badan Hukum dan Tanggung Jawab: Dalam beberapa kasus, badan hukum seperti perusahaan diadili karena pelanggaran hukum, seperti pelanggaran lingkungan atau pelanggaran hak asasi manusia. Kasus-kasus ini menyoroti pertanyaan tentang bagaimana tanggung jawab hukum diterapkan kepada badan hukum dan bagaimana mereka dapat diadili dan dihukum.

9. Subyek Hukum -- Korporasi dalam Perspektif Global

Korporasi, dalam beberapa dekade terakhir, telah berkembang menjadi institusi dominan dalam masyarakat modern, mirip dengan bagaimana gereja, monarki, dan partai komunis mendominasi di era sebelumnya. Film dokumenter "The Corporation" mengeksplorasi sifat, evolusi, dampak, dan masa depan potensial dari korporasi bisnis modern.

Pengertian Korporasi:
Korporasi awalnya diberikan mandat hukum yang sempit. Namun, seiring waktu, korporasi telah memperoleh kekuatan dan pengaruh yang luar biasa atas kehidupan kita. Film ini memulai penyelidikannya dengan mempertanyakan prinsip operasi dasar dunia korporasi, terutama saat skandal mulai mengancam untuk memicu debat luas tentang kurangnya kontrol publik atas korporasi besar.

Korporasi dan Masyarakat:
Korporasi sering kali dilihat sebagai bagian dari masyarakat yang lebih besar, namun jika dibiarkan tanpa kontrol, mereka dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan. Melalui suara dari CEO, whistleblower, broker, guru, dan mata-mata, film ini menampilkan korporasi sebagai paradoks - sebuah institusi yang menciptakan kekayaan besar tetapi menyebabkan kerugian yang besar dan seringkali tersembunyi.

Metafora 'Apel Busuk':
Media sering kali menggambarkan skandal korporasi sebagai hasil dari "beberapa apel busuk" di dalam sistem. Namun, film ini menantang pandangan ini dengan menunjukkan bahwa masalahnya mungkin lebih mendalam dan sistemik daripada yang diperkirakan sebelumnya.

Korporasi sebagai Entitas Hukum:
Salah satu tema utama film ini adalah bagaimana korporasi, meskipun merupakan ciptaan buatan, telah diberikan status hukum yang mirip dengan individu. Ini memungkinkan mereka untuk memiliki hak dan kewajiban, tetapi juga menyebabkan sejumlah tantangan etika dan moral.

Sumber

Korporasi sebagai "Externalizing Machine": Robert Monks, dalam film "The Corporation", menggambarkan korporasi sebagai "mesin eksternalisasi", yang berarti korporasi cenderung memindahkan biaya operasional dan risikonya ke organisasi dan individu eksternal. Dalam ekonomi, istilah "externalities" atau "biaya eksternal" digunakan untuk menjelaskan struktur korporasi. Korporasi adalah "mesin eksternalisasi" dalam arti mereka menghasilkan keuntungan dengan meng-eksternalisasi biayanya ke pihak ketiga. Ini disebut sebagai eksternalitas negatif di mana biaya negatif dipindahkan ke pihak ketiga. Jika korporasi bertanggung jawab atas seluruh biaya produksi, harga barang dan jasa mereka akan jauh lebih tinggi. Korporasi mendorong biaya kepada pemerintah, pihak lain, dan masa depan. Misalnya, biaya polusi produksi ditanggung oleh pemerintah dan seringkali dipindahkan ke masa depan melalui kegiatan pemulihan lingkungan. Sumber

10. Implikasi Modern dan Tantangan Masa Depan

Dalam era modern, konsep subyek hukum menghadapi berbagai tantangan dan pertanyaan baru yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial.

Teknologi dan Subyek Hukum: Dengan kemajuan teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI) dan robotika, muncul pertanyaan tentang apakah entitas non-manusia ini harus dianggap sebagai subyek hukum. Misalnya, apakah robot dengan AI harus memiliki hak dan kewajiban? Bagaimana hukum harus menangani kerusakan yang mungkin disebabkan oleh AI?

Globalisasi dan Subyek Hukum: Dalam era globalisasi, banyak badan hukum, khususnya perusahaan multinasional, beroperasi di berbagai yurisdiksi hukum. Ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hak dan kewajiban mereka didefinisikan dan ditegakkan di lintas batas.

Perubahan Sosial dan Subyek Hukum: Seiring dengan perubahan sosial, seperti gerakan hak-hak hewan dan lingkungan, muncul pertanyaan tentang apakah entitas non-manusia, seperti hewan atau ekosistem, harus dianggap sebagai subyek hukum dengan hak-hak tertentu.

Tantangan Masa Depan: Salah satu tantangan utama adalah bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perubahan cepat ini sambil memastikan bahwa hak dan kewajiban ditegakkan dengan adil. Selain itu, bagaimana hukum dapat memastikan bahwa konsep subyek hukum tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan masa depan.