Hukum Lingkungan dan Perubahan Iklim (S2)

Materi Perkuliahan S1 Environmental Law

Minggu 1: Dasar dasar Hukum Lingkungan

Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian, atau yang dikenal sebagai precautionary principle dalam bahasa Inggris, menekankan pentingnya tindakan pencegahan dalam menghadapi risiko serius atau bahaya irreversible, meskipun ada ketidakpastian ilmiah. Prinsip ini telah diadopsi dalam berbagai perjanjian internasional dan dokumen kebijakan, seperti Deklarasi Rio pada tahun 1992. Prinsip kehati-hatian mengajak para pembuat kebijakan untuk mengambil tindakan pencegahan bahkan jika belum ada bukti ilmiah yang pasti tentang bahaya yang ditimbulkan. Ini mengubah beban bukti kepada para pelaku yang aktivitasnya diduga menimbulkan risiko, untuk membuktikan bahwa aktivitas tersebut tidak berbahaya.

Dalam konteks hukum lingkungan, prinsip ini berfungsi untuk mendorong tindakan proaktif dalam melindungi lingkungan dan kesehatan manusia dari potensi bahaya yang mungkin timbul dari pemanfaatan sumber daya alam atau penerapan teknologi baru. Prinsip kehati-hatian merupakan pilar penting dalam pengembangan kebijakan dan regulasi lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau meminimalkan kerusakan lingkungan dan potensi risiko terhadap kesehatan manusia dan ekosistem.

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Konsep ini mendapatkan popularitas setelah dilaporkan oleh Komisi Brundtland dalam laporannya yang berjudul "Our Common Future" pada tahun 1987. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan adalah untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Ini mendorong praktek-praktek yang mempromosikan efisiensi sumber daya, inovasi, dan keadilan intergenerasional. Pembangunan berkelanjutan telah menjadi tujuan global yang diakui luas dan telah diintegrasikan dalam berbagai kerangka hukum dan kebijakan di tingkat nasional dan internasional.

Konsep ini memberikan landasan bagi negara-negara dan masyarakat internasional untuk merancang dan menerapkan kebijakan dan regulasi yang bertujuan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi sambil melindungi lingkungan dan mempromosikan keadilan sosial. Ini mencerminkan pengakuan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan adalah saling ketergantungan dan saling memperkuat satu sama lain. Dalam konteks hukum lingkungan, prinsip pembangunan berkelanjutan membimbing negara-negara dalam merancang regulasi dan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mendorong penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Komisi Brundtland

Komisi Brundtland, yang secara formal dikenal sebagai Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan, adalah panel independen yang dibentuk oleh PBB pada tahun 1983. Panel ini dipimpin oleh Gro Harlem Brundtland, mantan Perdana Menteri Norwegia, dan tujuannya adalah untuk menyelidiki tantangan global yang terkait dengan konflik antara pembangunan dan lingkungan. Komisi ini menghasilkan laporan terkenal berjudul "Our Common Future" pada tahun 1987, yang juga dikenal sebagai Laporan Brundtland. Dalam laporan ini, Komisi Brundtland memperkenalkan dan mempromosikan konsep pembangunan berkelanjutan, yang kemudian menjadi dasar untuk banyak diskusi dan inisiatif terkait lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di tingkat internasional. Laporan Brundtland menekankan pentingnya memadukan kebijakan lingkungan dan ekonomi untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan yang diperkenalkan oleh Komisi Brundtland telah memiliki pengaruh besar pada formulasi kebijakan dan regulasi lingkungan di seluruh dunia, dan terus membimbing diskusi global mengenai bagaimana cara menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Era Antroposen

Era Antroposen merupakan suatu periode dalam sejarah geologi Bumi yang ditandai dengan pengaruh manusia yang signifikan terhadap sistem ekologi dan geologi planet ini. Istilah "Antroposen" berasal dari kata Yunani anthropos yang berarti "manusia" dan kainos yang berarti "baru". Konsep ini diusulkan untuk mencerminkan dampak besar dan berkelanjutan yang dimiliki aktivitas manusia terhadap planet ini, termasuk perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, polusi, dan perubahan dalam siklus biogeokimia. Era Antroposen menggambarkan bagaimana intervensi manusia telah membawa planet ini ke dalam fase baru dalam sejarah geologisnya, di mana manusia sekarang menjadi kekuatan alam yang mendominasi. Era Antroposen menyoroti kebutuhan mendesak untuk tindakan kolektif guna mengurangi dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan dan mendorong model-model pembangunan yang lebih berkelanjutan. Di dalam konteks hukum lingkungan, era Antroposen mendorong pengembangan dan penerapan regulasi yang lebih kuat dan kebijakan lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap ekosistem planet ini. Era Antroposen menjadi panggilan untuk pemahaman dan tindakan global terhadap tantangan lingkungan yang dihadapi umat manusia dalam era modern.

Planetary Boundaries (Batasan Planet)

Konsep "Batasan Planet" mengacu pada serangkaian batas-batas lingkungan kritikal yang didefinisikan oleh ilmuwan untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem Bumi. Ini adalah upaya untuk mengidentifikasi "zona aman" operasional bagi manusia di mana kita dapat beroperasi tanpa menimbulkan gangguan besar pada sistem pendukung kehidupan planet kita. Para ilmuwan telah mengidentifikasi sembilan Batasan Planet, termasuk perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, siklus nitrogen dan fosfor, penggunaan air tawar, perubahan penggunaan lahan, dan lainnya. Setiap batasan memiliki nilai ambang di mana perubahan kritikal terjadi, dan melewati batasan ini dapat memicu perubahan lingkungan yang tidak dapat terbalikkan dan berbahaya pada skala global.

Konsep Batasan Planet ini dikembangkan oleh Pusat Ketahanan Stockholm dan telah mendapatkan perhatian luas sebagai suatu kerangka untuk memahami dan mengelola dampak manusia terhadap sistem Bumi. Dalam hukum lingkungan, Batasan Planet menawarkan kerangka konseptual untuk mengembangkan kebijakan dan regulasi yang bertujuan untuk menjaga fungsi dan kestabilan ekosistem global, serta mempromosikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ini membimbing pengambil keputusan dalam menilai dan mengelola risiko lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat dan ekosistem di tingkat global dan lokal.

Minggu 2: Standar Lingkungan

Daya Dukung -- Menyeimbangkan Kebutuhan Manusia dan Keberlanjutan Lingkungan
Daya Tampung -- Memahami Kemampuan Alam untuk Menyerap Dampak
Parameter Kualitas Air -- Memantau dan Menjaga Kesehatan Saluran Air Kita
Parameter Kualitas Udara -- Memantau dan Melindungi Atmosfer Kita

Minggu 3: Hukum Mitigasi Perubahan Iklim

Pengenalan Mitigasi Perubahan Iklim

Mitigasi perubahan iklim mengacu pada upaya untuk mengurangi atau mencegah emisi gas rumah kaca dengan tujuan untuk mengurangi keparahan perubahan iklim. Ini adalah salah satu dari dua strategi utama untuk mengatasi perubahan iklim, dengan yang lainnya adalah adaptasi. Di minggu ini, siswa akan diperkenalkan dengan konsep-konsep dasar dan kerangka hukum yang terkait dengan mitigasi perubahan iklim, baik di tingkat internasional maupun nasional.

Kerangka Hukum Internasional untuk Mitigasi Perubahan Iklim

Di tingkat internasional, ada sejumlah kerangka hukum yang telah diadopsi untuk membimbing upaya mitigasi perubahan iklim. Misalnya, Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Perjanjian Paris adalah instrumen hukum internasional utama yang mengatur upaya mitigasi perubahan iklim. Siswa akan mempelajari isi dan ketentuan dari instrumen-instrumen ini, serta bagaimana mereka telah diimplementasikan pada tingkat nasional.

Kebijakan dan Regulasi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Nasional

Di tingkat nasional, berbagai negara telah mengadopsi kebijakan dan regulasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan efisiensi energi. Siswa akan mempelajari berbagai pendekatan yang diambil oleh negara-negara berbeda, dan bagaimana regulasi dan kebijakan ini diimplementasikan dalam praktek.

Mekanisme Pasar untuk Mitigasi Perubahan Iklim

Mekanisme pasar seperti perdagangan emisi dan pajak karbon telah diusulkan dan diimplementasikan di beberapa negara sebagai alat untuk mencapai target mitigasi perubahan iklim. Siswa akan mempelajari bagaimana mekanisme ini bekerja, dan bagaimana mereka dapat digunakan untuk mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.

Studi Kasus dan Evaluasi Kebijakan

Melalui studi kasus dan evaluasi kebijakan, siswa akan memiliki kesempatan untuk menganalisis bagaimana kebijakan dan regulasi mitigasi perubahan iklim diimplementasikan dalam praktek, dan bagaimana mereka mempengaruhi berbagai pemangku kepentingan.

Diskusi tentang Tantangan dan Peluang dalam Mitigasi Perubahan Iklim

Mengakhiri minggu ini, diskusi akan difokuskan pada tantangan dan peluang yang terkait dengan upaya mitigasi perubahan iklim. Ini akan mencakup diskusi tentang bagaimana hukum dan kebijakan dapat dikembangkan atau diubah untuk mendukung upaya mitigasi perubahan iklim yang lebih efektif di masa depan.

Minggu 4: Hukum Adaptasi Perubahan Iklim

Pengenalan Adaptasi Perubahan Iklim

Adaptasi perubahan iklim merujuk pada upaya untuk menyesuaikan diri dengan kondisi iklim yang berubah untuk meminimalkan dampak buruknya dan memanfaatkan peluang apa pun yang mungkin muncul. Ini adalah strategi penting lainnya dalam mengatasi perubahan iklim. Dalam minggu ini, siswa akan diperkenalkan dengan konsep-konsep dasar dan kerangka hukum yang terkait dengan adaptasi perubahan iklim, baik di tingkat internasional maupun nasional.

Kerangka Hukum Internasional untuk Adaptasi Perubahan Iklim

Di tingkat internasional, Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Perjanjian Paris mencakup disposisi penting mengenai adaptasi perubahan iklim. Siswa akan mempelajari isi dan ketentuan dari instrumen-instrumen ini terkait adaptasi, dan bagaimana mereka telah diimplementasikan pada tingkat nasional.

Kebijakan dan Regulasi Adaptasi Perubahan Iklim di Tingkat Nasional

Berbagai negara telah mengadopsi kebijakan dan regulasi untuk memfasilitasi adaptasi terhadap perubahan iklim. Siswa akan mempelajari berbagai pendekatan yang diambil oleh negara-negara berbeda, dan bagaimana regulasi dan kebijakan ini diimplementasikan dalam praktek.

Pendekatan Sektoral terhadap Adaptasi Perubahan Iklim

Adaptasi perubahan iklim sering kali memerlukan pendekatan sektoral, dengan strategi dan solusi yang disesuaikan untuk sektor-sektor kunci seperti pertanian, pengelolaan air, dan perencanaan kota. Siswa akan mempelajari pendekatan-pendekatan ini dan bagaimana hukum dan kebijakan dapat mendukung adaptasi sektoral terhadap perubahan iklim.

Studi Kasus dan Evaluasi Kebijakan

Melalui studi kasus dan evaluasi kebijakan, siswa akan memiliki kesempatan untuk menganalisis bagaimana kebijakan dan regulasi adaptasi perubahan iklim diimplementasikan dalam praktek, dan bagaimana mereka mempengaruhi berbagai pemangku kepentingan.

Minggu 5: Konvensi Stockholm dan Regulasi Bahan Kimia yang Persisten

Pengenalan Konvensi Stockholm

Konvensi Stockholm adalah sebuah perjanjian internasional yang ditujukan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari bahan kimia yang persisten, bioakumulatif, dan toksik (PBTs). Pada minggu ini, siswa akan diperkenalkan dengan isi dan ketentuan Konvensi Stockholm, serta bagaimana konvensi ini telah diimplementasikan pada tingkat nasional dan regional.

Daftar Bahan Kimia yang Dilarang dan Dibatasi

Konvensi Stockholm mencantumkan sejumlah bahan kimia yang dilarang dan dibatasi penggunaannya karena potensi bahayanya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Siswa akan mempelajari daftar ini dan bagaimana bahan-bahan kimia ini diatur pada tingkat nasional.

Implementasi dan Pemantauan Konvensi Stockholm

Implementasi dan pemantauan Konvensi Stockholm adalah aspek penting dari upaya global untuk mengurangi atau menghilangkan pelepasan bahan kimia yang persisten. Siswa akan mempelajari bagaimana negara-negara mematuhi ketentuan konvensi ini dan bagaimana pemantauan dilakukan untuk memastikan kepatuhan.

Hukum dan Kebijakan Nasional terhadap Bahan Kimia yang Persisten

Berbagai negara telah mengadopsi hukum dan kebijakan untuk mengatur bahan kimia yang persisten dalam yurisdiksi mereka. Siswa akan mempelajari berbagai pendekatan yang diambil oleh negara-negara ini, dan bagaimana regulasi dan kebijakan ini diimplementasikan dalam praktek.

Studi Kasus dan Analisis Komparatif

Melalui studi kasus dan analisis komparatif, siswa akan memiliki kesempatan untuk menganalisis bagaimana hukum dan kebijakan terkait bahan kimia yang persisten diimplementasikan dalam praktek, dan bagaimana mereka mempengaruhi berbagai pemangku kepentingan.

Diskusi tentang Tantangan dan Peluang dalam Pengelolaan Bahan Kimia yang Persisten

Mengakhiri minggu ini, diskusi akan difokuskan pada tantangan dan peluang yang terkait dengan pengelolaan bahan kimia yang persisten. Ini akan mencakup diskusi tentang bagaimana hukum dan kebijakan dapat dikembangkan atau diubah untuk mendukung pengelolaan bahan kimia yang lebih efektif dan aman di masa depan.

Minggu 6: Konvensi Basel dan Rotterdam

Pengenalan Konvensi Basel dan Rotterdam

Konvensi Basel dan Konvensi Rotterdam adalah dua perjanjian internasional penting yang mengatur transportasi dan manajemen bahan kimia dan limbah berbahaya. Pada minggu ini, siswa akan diperkenalkan dengan isi dan ketentuan dari kedua konvensi ini, serta bagaimana mereka telah diimplementasikan pada tingkat nasional dan regional.

Pokok Bahasan Konvensi Basel

Konvensi Basel mengatur pengelolaan dan transportasi limbah berbahaya dan lainnya antar negara. Beberapa poin kunci dari konvensi ini meliputi:

Pokok Bahasan Konvensi Rotterdam

Konvensi Rotterdam bertujuan untuk mempromosikan tanggung jawab bersama dan kerjasama efektif antara negara-negara dalam pengelolaan bahan kimia berbahaya. Beberapa poin kunci dari konvensi ini meliputi:

Hukum dan Kebijakan Nasional terhadap Bahan Kimia dan Limbah Berbahaya

Berbagai negara telah mengadopsi hukum dan kebijakan untuk mengatur bahan kimia dan limbah berbahaya dalam yurisdiksi mereka. Siswa akan mempelajari pendekatan yang berbeda yang diambil oleh negara-negara ini, dan bagaimana regulasi dan kebijakan ini diimplementasikan dalam praktek.

Studi Kasus dan Analisis Komparatif

Melalui studi kasus dan analisis komparatif, siswa akan memiliki kesempatan untuk menganalisis bagaimana hukum dan kebijakan terkait bahan kimia dan limbah berbahaya diimplementasikan dalam praktek, dan bagaimana mereka mempengaruhi berbagai pemangku kepentingan.

Diskusi tentang Tantangan dan Peluang dalam Pengelolaan Bahan Kimia dan Limbah Berbahaya

Mengakhiri minggu ini, diskusi akan difokuskan pada tantangan dan peluang yang terkait dengan pengelolaan bahan kimia dan limbah berbahaya. Ini akan mencakup diskusi tentang bagaimana hukum dan kebijakan dapat dikembangkan atau diubah untuk mendukung pengelolaan bahan kimia dan limbah berbahaya yang lebih efektif dan aman di masa depan.

Minggu 7: Rancangan Traktat Plastik dan Hukum Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas

Pengenalan Rancangan Traktat Plastik

Rancangan traktat plastik adalah sebuah inisiatif internasional yang bertujuan untuk mengatasi polusi plastik di seluruh dunia. Pada minggu ini, siswa akan diperkenalkan dengan isi dan tujuan dari rancangan traktat ini, serta bagaimana negara-negara berbeda merespons inisiatif ini (HRW) (Food Packaging Forum) (ASIL).

Pokok Bahasan Traktat Plastik

Berdasarkan Rancangan Nol dari traktat plastik yang dirilis oleh Komite Perundingan Antar-pemerintah (INC) tentang Polusi Plastik, berikut adalah beberapa pokok bahasan utama yang tercakup dalam rancangan traktat tersebut (ASIL):

Hukum Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas (EPR)

Hukum Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas (EPR) adalah sebuah pendekatan hukum yang mewajibkan produsen untuk bertanggung jawab atas pengelolaan produk mereka setelah masa pakai mereka berakhir. Siswa akan mempelajari prinsip-prinsip dasar dari EPR, dan bagaimana hukum dan kebijakan EPR diimplementasikan di berbagai negara.

Implementasi dan Pemantauan EPR

Penerapan dan pemantauan kebijakan EPR adalah elemen kunci untuk memastikan bahwa produsen mematuhi kewajiban mereka untuk mengelola produk mereka dengan benar setelah masa pakai mereka berakhir. Siswa akan mempelajari bagaimana hukum dan kebijakan EPR diimplementasikan dan dipantau di tingkat nasional dan internasional.

Studi Kasus dan Analisis Komparatif

Melalui studi kasus dan analisis komparatif, siswa akan memiliki kesempatan untuk menganalisis bagaimana hukum dan kebijakan EPR diimplementasikan dalam praktek, dan bagaimana mereka mempengaruhi berbagai pemangku kepentingan.

Diskusi tentang Tantangan dan Peluang dalam EPR dan Pengurangan Polusi Plastik

Mengakhiri minggu ini, diskusi akan difokuskan pada tantangan dan peluang yang terkait dengan implementasi EPR dan upaya untuk mengurangi polusi plastik. Ini akan mencakup diskusi tentang bagaimana hukum dan kebijakan dapat dikembangkan atau diubah untuk mendukung pengelolaan plastik yang lebih efektif dan aman di masa depan.

Minggu 8: Hukum Sumber Daya Air

Pengenalan Hukum Sumber Daya Air

Hukum sumber daya air mengatur penggunaan, pengelolaan, dan perlindungan sumber daya air. Pada minggu ini, siswa akan diperkenalkan dengan prinsip-prinsip dasar hukum sumber daya air dan bagaimana hukum ini diimplementasikan di berbagai negara, khususnya di Indonesia.

Pokok Bahasan Hukum Sumber Daya Air

Beberapa pokok bahasan utama dalam hukum sumber daya air meliputi:

Interpretasi dan Implementasi Prinsip Konstitusional Indonesia tentang Sumber Daya Air

Siswa akan mempelajari kekuatan dan keterbatasan dari 6 prinsip dasar yang diperkenalkan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam menyelesaikan konflik sumber daya air, dan bagaimana prinsip-prinsip ini diinterpretasikan oleh regulator dalam penerapan peraturan tentang sumber daya air di Indonesia. Diskusi ini akan menyoroti bagaimana prinsip-prinsip ini digunakan sebagai panduan normatif untuk mengimplementasikan regulasi sumber daya air dan untuk menyelesaikan konflik sumber daya air di masa depan.

Sub-Bahasan Prinsip Konstitusional Indonesia

Studi Kasus dan Analisis Komparatif

Melalui studi kasus dan analisis komparatif, siswa akan memiliki kesempatan untuk menganalisis bagaimana hukum dan kebijakan sumber daya air diimplementasikan dalam praktek, dan bagaimana mereka mempengaruhi berbagai pemangku kepentingan.

Diskusi tentang Tantangan dan Peluang dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Mengakhiri minggu ini, diskusi akan difokuskan pada tantangan dan peluang yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air. Ini akan mencakup diskusi tentang bagaimana hukum dan kebijakan dapat dikembangkan atau diubah untuk mendukung pengelolaan sumber daya air yang lebih efektif dan aman di masa depan.

Minggu 9: Tantangan Regulasi Pelayanan Air di Indonesia

Pengenalan Regulasi Pelayanan Air

Hukum layanan air mencakup regulasi mengenai penyediaan dan distribusi air bersih kepada masyarakat. Di minggu ini, siswa akan diperkenalkan dengan kerangka hukum yang mengatur layanan air, dan bagaimana hukum ini diimplementasikan di berbagai negara, khususnya di Indonesia.

Pokok Bahasan Regulasi Pelayanan Air

Beberapa pokok bahasan utama dalam hukum layanan air meliputi:

Regulasi Layanan Air Berbasis Komunitas

Siswa akan mempelajari tentang kerangka regulasi yang mengatur layanan air berbasis komunitas dan bagaimana asosiasi komunitas lokal berperan dalam penyediaan dan regulasi layanan air.

Sub-Bahasan Regulasi Layanan Air Berbasis Komunitas

Studi Kasus dan Analisis Komparatif

Melalui studi kasus dan analisis komparatif, siswa akan memiliki kesempatan untuk menganalisis model layanan air berbasis komunitas yang berhasil di Indonesia dan bagaimana regulasi layanan air berbasis komunitas dan institusional mempengaruhi aksesibilitas dan keberlanjutan air.

Prospek Masa Depan dan Rekomendasi

Diskusi akan difokuskan pada rekomendasi untuk memperkuat regulasi layanan air berbasis komunitas untuk memastikan aksesibilitas dan keberlanjutan air, serta eksplorasi reformasi dan inisiatif potensial untuk mendukung lebih lanjut regulasi layanan air berbasis komunitas.